Ternate, 18 Mei 2026 — Menyikapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online terkait dugaan kasus KDRT dan pencemaran nama baik yang melibatkan oknum yang disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Puskesmas Pulau Hiri, pihak Puskesmas Pulau Hiri menyampaikan klarifikasi resmi berdasarkan hasil investigasi internal.
Kepala Puskesmas Pulau Hiri, Hamid A. Rahman, S.Kep., Ns, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran administrasi dan fakta di lapangan, yang bersangkutan berinisial WA (25) bukan lagi pegawai Puskesmas Pulau Hiri.
“Yang bersangkutan sebelumnya memang pernah bekerja sebagai tenaga sukarela sejak Juli 2024 dan sempat diusulkan sebagai PTT di akhir tahun yang sama. Namun, sejak tahun 2025, statusnya sudah tidak lagi tercatat sebagai pegawai di Puskesmas Pulau Hiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihak puskesmas menegaskan bahwa secara administrasi kepegawaian, nama yang bersangkutan tidak lagi terdaftar, termasuk tidak masuk dalam skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena telah tercatat dalam database pusat.
Terkait substansi permasalahan yang diberitakan, hasil investigasi menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan rumah tangga yang telah berlangsung lama. Berdasarkan keterangan dari tenaga kesehatan setempat, konflik antara yang bersangkutan dengan suaminya telah berulang kali terjadi dan bahkan keduanya sudah lama tidak tinggal serumah.
“Permasalahan ini murni konflik pribadi dalam rumah tangga yang sudah berlarut-larut, bukan berkaitan dengan institusi pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Disebutkan pula bahwa puncak permasalahan terjadi saat yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai, namun tidak diterima oleh pihak suami, sehingga berujung pada pelaporan yang kemudian menjadi konsumsi publik.
Pihak Puskesmas Pulau Hiri berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat serta menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan institusi pelayanan kesehatan.
“Kami mengimbau agar masyarakat dapat memilah informasi secara bijak dan tidak mengaitkan persoalan pribadi dengan institusi,” tutup Kepala Puskesmas.